KOTA BANDUNG - Wakil Bupati Kabupaten Ciamis H. Yana D Putra mengapresiasi Forum Kolaborasi Pendapatan dalam memperkuat kerja kolektif antara pemerintah pusat dan daerah hingga kabupaten/kota di Jabar.
"Forum kolaborasi ini sangat bagus dan efektif untuk menjadi wadah bagi pemangku kepentingan dari berbagai sektor terutama sektor perpajakan untuk berbagi gagasan, pengalaman, dan sumber daya guna mengoptimalkan potensi pendapatan di Jawa Barat," ungkapnya.
Sebagai sebuah lingkup kabupaten didalam provinsi yang dinamis dengan beragam potensi ekonomi, Pemerintah Kabupaten Ciamis berkomitmen untuk mendorong kolaborasi yang berkelanjutan demi menciptakan dampak positif yang lebih besar bagi masyarakat.
Pertemuan antar stakeholders ini, diharapkan dapat menjadi tonggak awal dalam kerja sama terkait pertukaran data dan informasi yang bisa disinergikan dengan sistem di Bapenda Jabar.
Sementara itu Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jabar Dedi Taufik mengatakan bahwa pihaknya akan menyelaraskan program untuk optimalisasi pendapatan daerah tahun 2025.
"Kita ada opsi cost sharing untuk mengoptimalisasikan pendapatan dan kuncinya juga intensifikasi dan ekstentifikasi. Dalam pertemun hari ini adalah untuk intensifikasi dan ekstentifikasi, kita mencoba mengolaborasikan," ujar Dedi.
Guna memudahkan hal itu, Dedi bersama jajaran Bapenda Jabar akan melakukan pendekatan 3M, yaitu Matching Fund, Matching Program, dan Matching Promotion.
"Jadi matching fund, uang kita cuma sedikit karena berkurang pendapatan bagaimana kita match-kan untuk pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Kemudian juga matching program. Program ini harus sama antara pusat, provinsi maupun kabupaten kota karena objeknya hampir sama semua," tandasnya.
"Kemudian juga matching promotion, promosinya harus bersama. Itulah 3M yang dikemas dalam sebuah kolaborasi pendapatan diproyeksikan untuk tahun 2025," tutup Dedi.
Turut hadir dalam penandatanganan nota kesepahaman tersebut, Ketua Komisi III DPRD Jabar Phinera Wijaya, Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri RI Hendriwan, Direktur Pajak dan Retribusi Daerah Kemenkeu RI Lydia Kurniawati (secara daring), PJ Sekda Jawa Barat H. M. Taufik Budi Santoso.
