Kuningan, — Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya menegaskan komitmen daerah dalam upaya pencegahan korupsi dan penguatan kerja sama regional dengan menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Kepala Daerah anggota KUNCI BERSAMA di Pendopo Kuningan.
Acara yang dipimpin oleh Wakil Ketua KPK RI, Prof. Dr. Agus Joko Pramono, M.Acc., Ak., CA., CSFA., CPA., CFrA., QGIA, ini dirangkaikan dengan Penandatanganan Kesepakatan Bersama Kerja Sama Daerah Pembangunan Perbatasan KUNCI BERSAMA.
Mengusung tema utama "Pemantapan Kerja Sama Daerah dan Implementasi Good Governance di Kawasan Perbatasan", Rakor ini menjadi forum strategis bagi kepala daerah dari sembilan kabupaten/kota di perbatasan Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Daerah yang hadir meliputi Kabupaten Kuningan (sebagai tuan rumah), Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kota Banjar, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Pangandaran, dan Kabupaten Indramayu.
Selain itu, kegiatan ini turut dihadiri oleh perwakilan dari dua provinsi, yaitu Sekda Jabar Dr. Drs. Herman Suryatman, M.Si, dan Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah, Yasip Khasani, S.IP., M.M.
Dalam arahannya, Prof. Dr. Agus Joko Pramono menyampaikan penekanan utama KPK kepada seluruh Kepala Daerah anggota KUNCI BERSAMA untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi dan meningkatkan integritas.
"Kepala daerah harus fokus pada perbaikan tata kelola pemerintahan di area-area yang rentan, seperti perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan. Implementasi Good Governance di kawasan perbatasan sangat krusial untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berpihak pada kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan," tegas Prof. Agus.
Beliau juga mendorong adanya penguatan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan manajemen aset daerah untuk memitigasi risiko korupsi yang kerap terjadi di tingkat daerah.
Menanggapi arahan KPK, Bupati Herdiat menyatakan komitmen penuhnya.
"Kehadiran dan penandatanganan kesepakatan ini adalah wujud komitmen kolektif kami. Arahan dari pimpinan KPK menjadi panduan untuk terus memperkuat sistem internal dan memastikan sinergi antar daerah berjalan efektif, demi mewujudkan pembangunan yang merata dan berintegritas.
Rakor dan penandatanganan kesepakatan ini diharapkan mampu memperkuat sinergi pembangunan regional lintas wilayah provinsi, "Bersama, kita kuat. Bersinergi, kita maju."
PROKOPIM CIAMIS
photo_cameraDokumentasi
Topik Terkait:
Apakah artikel ini bermanfaat?
Bantu admin instansi meningkatkan kualitas publikasi.