CIAMIS, — Pemerintah Kabupaten Ciamis terus berkomitmen mendorong kinerja pembangunan daerah yang akuntabel dan berkeadilan. Dalam sidang paripurna DPRD Ciamis yang digelar Rabu (18/06) di Gedung DPRD Ciamis.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap dua raperda penting: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ciamis 2025–2029 dan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutannya, Bupati Herdiat mengucapkan terima kasih atas penilaian fraksi-fraksi DPRD yang menganggap kedua raperda tersebut layak untuk dibahas lebih lanjut.
"Kami menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas perhatian dan masukan dari seluruh fraksi DPRD. Ini menjadi semangat bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik," ujarnya.
Salah satu fokus utama yang disoroti adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab Ciamis telah menjalankan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan PAD secara berkelanjutan.
Di antaranya melalui layanan mobil keliling untuk penagihan dan pengawasan pajak secara terstruktur, pemberian insentif kepada wajib pajak yang taat, serta pelibatan desa dan kelurahan yang berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan daerah.
Selain itu, transformasi digital dalam pelayanan pajak juga menjadi prioritas. “Penggunaan teknologi digital baik dalam pengolahan maupun pembayaran pajak dan retribusi daerah telah mendorong efisiensi serta meningkatkan kepatuhan masyarakat,” ungkap Herdiat.
Atas capaian tersebut, Kabupaten Ciamis berhasil mempertahankan prestasi nasional dalam program Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD). Bahkan, Ciamis dinobatkan sebagai Kabupaten Terbaik Kedua dalam kategori digitalisasi wilayah Jawa-Bali.
"Penghargaan ini menjadi modal penting untuk terus mengembangkan sistem digitalisasi pengelolaan PAD," tambahnya.
Dari sisi belanja daerah, Bupati Herdiat menekankan pentingnya prinsip keadilan dan pemerataan. Ia menegaskan bahwa setiap program dan kegiatan yang telah ditetapkan harus dievaluasi secara berkala.
Evaluasi ini mencakup aspek perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan agar tetap selaras dengan kemampuan keuangan daerah serta peningkatan pendapatan.
"Belanja daerah tidak hanya soal nominal, tetapi tentang bagaimana program itu menyentuh kebutuhan masyarakat secara adil. Oleh karena itu, evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan prioritas sangat penting dilakukan," tutur Bupati.
Dengan respons yang disampaikan dalam sidang paripurna ini, diharapkan proses pembahasan raperda RPJMD 2025–2029 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2024 dapat berjalan lancar dan menghasilkan kebijakan pembangunan yang lebih tepat sasaran, inklusif, dan berdampak nyata bagi masyarakat Ciamis.
PROKOPIM CIAMIS