JAKARTA, — Bupati Ciamis Herdiat Sunarya turut hadir dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi Pemerintahan Daerah yang digelar oleh Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Acara yang berlangsung di Candi Bentar Hall, Ancol, Jakarta ini diadakan pada Kamis (10/9) sebagai bentuk upaya serius dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan di tingkat daerah.
Rakor tersebut merupakan bagian dari strategi KPK dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah pasca pelantikan kepala daerah di wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II yang mencakup DKI Jakarta, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Banten, dan Jawa Barat.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menyampaikan pesan tegas kepada seluruh kepala daerah dan pejabat publik agar tidak menyalahgunakan wewenang yang dimiliki.
Menurutnya, pejabat di tingkat nasional maupun daerah sudah menerima gaji dan tunjangan yang sangat layak. Oleh karena itu, ia menegaskan bahwa korupsi tidak dapat dibenarkan dalam alasan apapun.
"Pejabat kita sudah sangat berkecukupan. Tidak ada alasan untuk korupsi. Fokuslah pada pelayanan publik dan pembangunan," ujar Johanis Tanak. Ia juga menyinggung kasus-kasus korupsi yang masih melibatkan anggota DPRD, menandakan bahwa pengawasan dan penegakan hukum harus terus diperkuat.
Bupati Herdiat menyatakan dukungannya terhadap langkah-langkah strategis KPK dan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
“Kami berkomitmen menjadikan Kabupaten Ciamis sebagai wilayah bebas korupsi dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di semua lini pemerintahan,” ungkapnya usai kegiatan.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting lainnya, antara lain Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Gubernur Banten Andra Soni, Gubernur Lampung Rahmat Mirzani, Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani, dan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Selain itu, turut hadir para pimpinan DPRD dari seluruh wilayah kerja Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah II.
Rakor ini diharapkan dapat menjadi momentum penting bagi seluruh kepala daerah untuk memperkuat komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik-praktik koruptif demi mewujudkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
PROKOPIM CIAMIS
