Bekasi – Bupati Ciamis H. Herdiat Sunarya menghadiri kegiatan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat tentang pelaksanaan pidana kerja sosial bagi pelaku tindak pidana. Acara tersebut digelar di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Komplek Pemkab Bekasi, pada Selasa (04/11/2025).
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Gubernur Jawa Barat, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, para bupati dan wali kota se-Jawa Barat, serta jajaran Forkopimda dan pejabat Kejaksaan di wilayah hukum Jawa Barat.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting dalam penerapan pidana kerja sosial sebagai bentuk alternatif hukuman yang lebih humanis, dengan tujuan mempercepat proses reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana ringan agar dapat kembali berperan aktif di masyarakat.
Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Barat menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan wujud sinergi antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan dan berorientasi pada pembinaan sosial.
“Pidana kerja sosial ini bukan sekadar bentuk hukuman, tetapi juga jalan untuk memulihkan hubungan sosial yang sempat terganggu. Kita ingin hadirkan pendekatan hukum yang lebih manusiawi, yang tidak hanya menghukum tetapi juga membina dan mengembalikan mereka menjadi bagian produktif dari masyarakat,” ujar Gubernur Jawa Barat.
Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Hermon Dekristo, menjelaskan bahwa penandatanganan MoU tersebut menjadi dasar pelaksanaan program di seluruh kabupaten dan kota di Jawa Barat.
“Jadi inilah yang hari ini kita lakukan, perjanjian kerja sama. Nanti akan disesuaikan di masing-masing daerah bersama para bupati dan gubernur, agar program ini tepat sasaran,” jelas Hermon.
Menurut Hermon, inisiatif ini bukan hanya langkah hukum, melainkan juga bentuk pemberdayaan sosial yang mempercepat reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat.
“Tindakan sosial ini memperbaiki masyarakat, bukan sekadar menghukum. Kami ingin mereka kembali hidup normal, bahkan lebih baik dari sebelumnya,” pungkasnya.
Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Ciamis bersama seluruh pemerintah kabupaten/kota lainnya di Jawa Barat menunjukkan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program pidana kerja sosial, sebagai bagian dari upaya bersama membangun tatanan hukum yang adil, edukatif, dan berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan.
PROKOPIM CIAMIS
photo_cameraDokumentasi
Topik Terkait:
Apakah artikel ini bermanfaat?
Bantu admin instansi meningkatkan kualitas publikasi.