JAKARTA, - Pj Bupati Ciamis Engkus Sutisna menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2024 yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Kegiatan yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta, Senin (6/5/2024) tersebut dibuka secara langsung oleh Presiden Joko Widodo.
Agenda ini dilangsungkan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025. Penyusunan RKP 2025 ini mengacu pada Undang-Undang (UU) No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Kementerian PPN/Bappenas. RKP 2025 akan mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan".
Peran RKP ini sangat krusial karena menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dengan RPJPN 2025-2045, sekaligus penjabaran awal dari RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 sebagai tahap pertama pembangunan 5 tahunan.
Presiden Jokowi menyampaikan, saat ini Indonesia dihadapkan pada situasi yang tidak mudah serta tantangan yang tidak gampang.
"Pertumbuhan ekonomi global diperkirakan hanya tumbuh 3,2 persen, serta dampak runtutan dari COVID-19 juga masih terasa sampai sekarang," ujarnya.
Presiden Joko Widodo menerangkan, diketahui bahwa beberapa negara telah masuk pada resesi, misalnya Jepang, Inggris dan beberapa negara Eropa berada pada posisi menuju pada resesi.
Oleh sebab itu terangnya, kehati-hatian dalam mengelola fiskal, mengelola anggaran, betul-betul harus hati-hati.
Sehingga jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang sudah dibuat dan skala prioritas juga harus diperhatikan.
"Karena sekarang semua negara sangat berhati-hati terhadap beberapa hal, yang pertama harga minyak, yang kedua bunga pinjaman, semua takut dengan problem masalah itu. Karena begitu bunga pinjaman naik sedikit saja, beban terhadap fiskal itu akan sangat-sangat besar," lanjutnya.
Jokowi mengungkapkan, pemerintah Indonesia telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang, bahkan juga sudah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan masuk ke tahunan masing-masing daerah juga telah memiliki RKP.
Karenanya, dia meminta agar rencana kerja tersebut atau rencana besar yang telah disusun oleh pemerintah ini harus sinkron.
"Oleh sebab itu sinkronisasi itu menjadi kunci. Saya berikan contoh, pemerintah pusat membangun bendungan, bangun lagi irigasi primernya, tapi irigasi sekunder irigasi tersier sampai ke sawah tidak dikerjakan, airnya tidak akan sampai ke sawah-sawah yang kita miliki. Ini yang namanya tidak sinkron, tidak seirama," tutupnya.
Kemudian hadir pula dalam kesempatan tersebut Wakil Presiden (Wapres) RI, Maaruf Amin, para jajaran menteri terkait, seluruh gubernur, bupati dan wali kota, serta para sekretaris daerah dan kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah se Indonesia.
PROKOPIM SETDA
