Ciamis, — Pemerintah Kabupaten Ciamis menerima kunjungan kerja dari Anggota Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Daerah Pemilihan Jawa Barat, Ibu Aanya Rina Kasmiati, S.T., pada Rabu (30/7) di Ruang Oproom Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis. Kunjungan ini merupakan bagian dari kegiatan reses untuk menyerap aspirasi dan membahas isu-isu strategis yang dihadapi daerah.
Dalam sambutan selamat datang, Asisten Administrasi Umum Setda Ciamis mewakili Bupati menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas kunjungan tersebut.
“Atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis, kami mengucapkan selamat datang (wilujeng sumping) kepada Ibu Aanya Rina Kasmiati, S.T., beserta rombongan di Tatar Galuh Ciamis. Ini adalah kunjungan pertama dari anggota DPD RI periode ini dan tentu menjadi kehormatan serta kebanggaan bagi kami,” ungkapnya.
Ia juga memaparkan kondisi geografis dan administratif Kabupaten Ciamis yang saat ini terdiri dari 27 kecamatan, 258 desa, dan 7 kelurahan, dengan jumlah penduduk mencapai 1,3 juta jiwa per Juni 2025. Kabupaten Ciamis dikenal sebagai wilayah agraris dengan mata pencaharian utama di sektor pertanian. Selain itu, disampaikan pula bahwa jabatan Wakil Bupati Ciamis masih kosong pasca wafatnya almarhum H. Yana D Putra.
“Kabupaten Ciamis juga terus berupaya mengembangkan potensi pariwisata lokal seperti Danau Sipuleungkung di Pajambon dan sejumlah lokasi lain yang dikelola oleh desa maupun Perhutani, meskipun kami belum memiliki destinasi wisata berskala besar,” tambahnya.
Paparan Aspirasi dan Masalah Strategis Daerah
Pertemuan tersebut diisi dengan pemaparan dari berbagai perangkat daerah serta unsur Forkopimda terkait tantangan nyata yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Ciamis, di antaranya:
Tenaga Honorer dan PPPK
Sekretaris BKPSDM menyampaikan bahwa terdapat lebih dari 3.000 tenaga honorer yang belum terserap dalam skema PPPK. Sebagian besar dari mereka telah terdaftar di BKN dan masuk dalam kategori R3 dan R4, namun belum berhasil lolos seleksi.
“Permenpan mewajibkan penyelesaian persoalan honorer paling lambat Oktober 2025. Tantangan utama bagi kami adalah keterbatasan anggaran, karena penggajian honorer minimal harus setara UMR,” jelasnya.
“Kami mengusulkan adanya pembiayaan paruh waktu dari pemerintah pusat agar tidak terjadi PHK massal,” tegasnya.
Permasalahan Fiskal dan Pelayanan Publik
Kepala BPKD, Ibu Yayan, memaparkan bahwa APBD Kabupaten Ciamis saat ini sebesar Rp2,6 triliun, namun hanya sekitar Rp100 miliar yang dapat digunakan untuk pembangunan daerah karena sebagian besar terserap untuk belanja pegawai dan kewajiban rutin lainnya.
“Dengan PAD hanya 14 persen, dan sebagian besar bersumber dari BLUD yang tidak fleksibel, ruang fiskal kami sangat terbatas. Kami bahkan pernah melakukan pinjaman daerah Rp133 miliar dan hingga kini masih dalam masa pembayaran,” ungkapnya.
“Kondisi ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik, dari kebutuhan KTP, pelayanan kesehatan, hingga infrastruktur,” tambahnya.
Isu Perencanaan dan Kemiskinan
Kabid Bappeda, Ibu Ina, menjelaskan bahwa pihaknya tengah menyusun Raperda RPJMD 2025. Ia juga menyampaikan bahwa cakupan Jaminan Kesehatan Nasional di Ciamis telah mencapai 94,01%, mendekati target nasional sebesar 98%.
“Kami mengandalkan data BNBA dalam merumuskan kebijakan pengentasan kemiskinan. Selain itu, kami telah menjalankan program seperti Sekolah Rakyat, cek kesehatan gratis di 37 Puskesmas, dan pelaksanaan SPPG sebanyak 30 kali,” jelasnya.
Keterbatasan SDM dan Sarana Forkopimda
Perwakilan dari Polres, Kejaksaan Negeri, dan Kodim Ciamis menyampaikan persoalan kurangnya personel, fasilitas operasional, serta beban kerja tinggi di lapangan.
• Polres Ciamis hanya memiliki 17 polsek untuk melayani 27 kecamatan, dengan 120 bhabinkamtibmas yang tidak sebanding dengan jumlah desa dan kelurahan.
• Kejaksaan Ciamis hanya memiliki 10 jaksa untuk dua kabupaten (Ciamis dan Pangandaran), serta keterbatasan kendaraan tahanan.
• Kodim melaporkan beban berlapis seperti pengawasan ketahanan pangan, pelaporan stunting, dan program MBG yang ditangani oleh personel terbatas.
Harapan dan Komitmen DPD RI
Pemerintah Kabupaten Ciamis menyampaikan harapan agar DPD RI dapat menjembatani usulan penambahan fiskal sebesar Rp300–500 miliar dari pusat, serta mendukung penyelesaian berbagai isu strategis daerah.
“Fiskal kita sangat terbatas. Jika 2026 ada tambahan dana dari pusat, insyaallah Ciamis bisa bertahan dan pulih,” ungkap Asisten Daerah Bidang Perekonomian dan Pembangunan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Ibu Aanya Rina Kasmiati menyampaikan apresiasi dan komitmennya untuk membawa seluruh isu ke pembahasan nasional.
“Semua masukan dari Ciamis ini akan saya sampaikan kepada Gubernur, pimpinan DPD, DPR, hingga Presiden. Kami akan atensi ke kementerian terkait agar ada solusi nyata,” tegasnya.
“Saya juga meminta dokumen pendukung agar bisa kami perjuangkan secara teknis di pusat,” tambahnya.
Pertemuan diakhiri dengan penyerahan dokumen dan sesi foto bersama. Kegiatan berlangsung dalam suasana terbuka dan penuh harapan akan sinergi pusat-daerah yang lebih kuat demi kemajuan Tatar Galuh Ciamis.
PROKOPIM CIAMIS
