Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Pemerintah Kab. Ciamis dan Kejaksaaan Negeri Ciamis.

Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Pemerintah Kab. Ciamis dan Kejaksaaan Negeri Ciamis.

Jum’at tanggal 12 Oktober 2018 Pkl 09.00 s.d 11.00 wib bertempat di Pendopo Kabupaten Ciamis Jln. Jendral Sudirman no.16 dilaksanakan Kegiataan Penandatangan Nota Kesepahaman (MOU) Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) antara Pemerintah Kab. Ciamis dan Kejaksaaan Negeri Ciamis, dihadiri oleh Bupati Ciamis H. Ing Syam Arifin, Asda 2 Kab. Ciamis  DR. H Wasdi M. Si ,Kepala kejaksaan negeri Ciamis  Sri Respatini SH, Kasi Intel kajari  Asep Maulana SH MH), dan Kepala SKPD kab. Ciamis.

Diawali dengan Sambutan Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Ciamis  Sri Respatini SH Menyampaikan kerjasama ini merupakan langkah untuk mempercepat pembangunan yang strategis di Kabupaten Ciamis. Tugas kejaksaan mengawal pembangunan daerah dan Pejabat SKPD dipersilahkan untuk mengunjungi kejaksaan negeri  melakukan klarifikasi dan konsultasi tentang pembangunan yang rencananya akan dilaksanakan karena kejaksaan adalah mitra pemerintah. Saya berharap kesan kejaksaan tidak lagi menyeramkan. Harapan besar saya agar Diharapkan pula tidak ada lagi kesalahan administrasi dalam pengelolaan dana. Pesan dari Mendagri ( Tjahyo Kumolo) menyarankan pembangunan yang diutamakan adalah infrastruktur yang dilengkapi dengan dokumen sebagai pertanggungjawaban. Administrasi harus benar dan tertata. Saya berpesan apabila ada pegawai kejaksaan yang melakukan hal-hal diluar aturan, pihaknya siap untuk menindak. Setelah penandatanganan ini mari kita sama-sama bekerja baik Pemkab Ciamis dan Kejari Ciamis agar saling mengingatkan. Setelah penandatangan MOU ini bagi SKPD tidak perlu ragu lagi untuk melaksanakan pembangunan yang ada didaerah. TP4D memiliki tugas dan fungsi untuk mengawal mengamankan dan mendukung keberhasilan pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya pencegahan persuasif. TP4D juga memberikan penerangan hukum di lingkungan instansi pemerintah, BUMN, BUMD. Terkait materi tentang Pelelangan, pengawasan pekerjaan, perizinan, pengadaan barang dan jasa, tertib administrasi dan tertib pengelolaan keuangan negara dan Kejaksaan Negeri Ciamis sebagai lembaga penegak hukum berperan mendukung pembangunan pemerintah daerah yang ada diwilayah Kab. Ciamis.

 

Acara selanjutnya disambung  Sambutan Bupati Ciamis H. Iing Syam Arifin beliau  Menyampaikan kegiatan sosialisasi dan MOU TP4D ini untuk mendorong pelaksanaan pemerintahan yang bersih, aman dan terhindar dari masalah hukum, juga sebagai sarana strategis untuk menguatkan jalinan koordinasi dan sinergitas antara pemerintah Kabupaten ciamis dengan pihak Kejaksaan Negeri Ciamis. Kehadiran TP4D untuk menjawab keraguan dan kekhawatiran para pejabat di lingkup pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan program pembangunan. Selama ini muncul kekhawatiran dari pejabat akan terjebak dalam masalah hukum. Untuk mewujudkan tata pengelolaan keuangan daerah dan pengadaan barang dan jasa yang transparan sehingga terhindar dari penyimpangan dan tindak pidana korupsi. Sesuai Inpres No. 5 Thn 2015 TP4D tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi. Setelah penandatanganan MOU

dengan TP4D ini hendaknya menjadi pondasi untuk menghilangkan kekhawatiran dan keraguan Pejabat  penggunaan anggaran. Saya mengajak seluruh ASN di Kab. Ciamis  tidak ragu menjalankan kegiatan yang tertuang dalam APBD 2019 Karena keraguan menyebabkan anggaran kurang maksimal dan pembangunan terhambat dan kesejahteraan masyarakat tidak tercapai. Untuk memenuhi anspirasi masyarakat serta harus tetap konsisten dan berkomitmen dalam meningkatkan kinerja dalam melayani maupun melaksanakan pembangunan. Dengan adanya MOU ini semoga tindak pidana korupsi di Kabupaten Ciamis tidak lagi terjadi sehingga Ciamis nantinya bisa lebih maju dan sejahtera. Saya berpesan kepada para kepala desa untuk bekerja jujur dan Harapan saya untuk kepala desa tidak segan berkonsultasi dengan kejaksaan mengingat semua serba terbuka dalam bekerjasama yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.

dan di tutup denganSambutan Kasi Intel kejaksaan  Ciamis Andri Lesmana SH MH, beliau  menyampaikan Inovasi TP4D sudah membuat website tentang luang lingkup Anggaran dan setiap PPK dipandu karena untuk merangkum konsep dalam semua aturan yang ada. Saya berharap semua pertayaan yang ada dgn sejumlah 300 pertayaan harus dijawab dengan jujur, konsultan pengawas wajib melaporkan setiap minggu berikut dokumentasinya. Semua yang punya kepentingan proyek akan dipantau Oleh TP4D, selama dilapangan banyak ditemukan pelanggaran khususnya pada konsultan.Semoga ke depan dalam pelakasanaan kita bisa bekerjasama dan saling mengisi demi terciptanya kondusifitas. (DC)

Add a Comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *